tugas kepala daerah. Penunjukan Kepala Badan Inteligen Negera (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat menuai pro dan kontra sebab dianggap melanggar. tugas kepala daerah

dimentahkan kembali oleh Kepala Daerah maka wibawa Wakil Kepala Daerah akan pudar. Ikhtisar Jabatan : Memimpin dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di lingkup Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan. Lembaga Teknis Daerah. f 3. Maka, tugas Bapenda yakni mengelola pajak daerah atau. Pj adalah penjabat, Plt merupakan pelaksana tugas, Pjs adalah penjabat sementara dan Plh yakni pelaksana harian. Mengarahkan penyusuna rencana program Bidang Pajak Daerah dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang anggaran. (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. menyusun rencana strategis dan rencana kerja/program kerja tahunan serta laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan daerah, peraturan perundangan dan hasilIntip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Melaksanakan pengkajian, memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi mengenai isu- isu. Fungsi Unit Pelaksana Teknis. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 2. PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam. Tugas Kepala Daerah yang melampaui batas kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sub Bagian Perundang-undangan; b. dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibantu oleh Wakil. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. menyiapkan bahan dan menyusun. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. com - Istilah pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs), pelaksana harian (Plh), dan penjabat (Pj) kepala daerah, mungkin tak asing lagi di telinga kita. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau. Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan fungsi Pengkoordinasian dibidang :. Sekretaris Daerah: Rp 17 127. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok yang melaksanakan penelitian, perencanaan dan pengembangan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah. b. (2) Subbidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 2. Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi ), bupati (kepala daerah kabupaten ), atau wali kota (kepala daerah kota ). Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Foto: Zuhri. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan e. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Bahkan sesuai dengan PP ini Sekretaris Daerah dapat menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah; Tugas Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai pasal 6 ayat. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkajian produk hukum dan perundang–undangan; Fungsi : a. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. Mendagri Tito Karnavian melantik sembilan Pj Gubernur pengganti kepala daerah. Sedangkan Bidang Anggaran fungsinya adalah : 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. M Stroink dan J. Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan Wali Kota me-rujuk kepada dua jenis jabatan, yakni. Dalam jenis wewenang yang berupa Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 9 dan 8 tahun 2006 ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pembangunan. (1) Kepala daerah. Konteksnya adalah jika tidak ada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural. Merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan. (4) Dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Daerah dan Kepala Instansi Vertikal saling memberikan informasi. NOMOR 19 TAHUN 2010. Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dan menyangkut tugas dan wewenang masing-masing tingkatan KPU saling berkaitan dan saling berhubungan, sebagimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Pasal 8 : (1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta. Pasal 1. Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. Bagian Keempat Biaya Operasional Pasal 8 Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan: a. b. daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Mahasiswa : 01410090. Hari adalah hari kerja. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. 1. 14. Kedudukan, Tugas, Fungsi Kepala Daerah Kedudukan Kepala Daerah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan anggota DPRD. dan memang mungkin harus benar-benar diutamakan dalam pelaksanaannya yaitu : tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. s. pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah. PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 183 mempunyai tugas dan wewenag yang sama dengan kepala daerah definitif. Pelaksanaan APBD. Pemerintahan Daerah. hal ini dapat kita lihat dari tabel di bawah begitu minimnya pengaturan untuk wakil kepala daerah. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian; c. Sehingga hal-hal teknis kebijakan keuangan daerah, sekda dapat merumuskannya terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kementerian Agama membuka peluang untuk merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah karena disebut beberapa pihak sebagai "masalah laten. Bagian Pemerintahan. Pasal 3 (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban. c. Tak jarang keberadaan penjabat kepala daerah melahirkan polemik tersendiri. [1] pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Pada Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tugas dari Wakil Kepala Daerah yakni: (1). mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; c. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. 197408161994031005. 26-20/V. Biaya operasional. 183 mempunyai tugas dan wewenag yang sama dengan kepala daerah definitif. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 2. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Pengawas pemerintahan daerah b. Sekretariat Daerah Propinsi”] Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda) yang bertugas membantu tugas kepala daerah / gubernur terkait koordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Lambang Ibu Kota Nusantara. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya; dan i. Lema. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan. Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) untuk bertindak selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD). Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. Pelaksana tugas dilakukan jika kepala daerah utama seperti gubernur atau walikota berhalangan untuk melaksanakan tugas dalam waktu dan tempat tertentu. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan penyiapan administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah surat menyurat, penyelengaraan kearsipan,. Kantor Redaksi . PENDAHULUAN. (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah; dan c. Dalam diskusi ini dibahas, pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam waktu yang lama sangat riskan untuk dilakukan. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan UKM Daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya. Diskusi bertajuk ”Bentuk Ideal Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Tahun 2022 dan 2023” yang diselenggarakan oleh Institut Otonomi Daerah, Kamis (10/2/2022). Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum; c. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat - Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9, 8 Tahun 2006kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan pegawai aparatur. Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. mengajukan rancangan Perda; b. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah dan naskah hukum; b. Istilah-istilah tersebut biasa terdengar ketika kepala daerah. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut: a. (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kerja Sama menyelenggarakan. kepala daerah yang ditunjuk juga dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ; PP No. A. Daftar Bupati/Wakil Bupati: Ony Anwar Harsono: Dwi Rianto Jatmiko: 26 Februari 2021. Pasal 15 Permendagri 4/2013 mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari Pj Kepala Daerah, yaitu: a. (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. membantu kepala daerah dalam: 1. Enam Pj Kepala Daerah di Jatim yang dilantik Gubernur Khofifah Indar Parawansa di gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (24/9/2023) TRIBUNMATARAMAN. U. Menginformasikan laporan penyelengaraan pemerintahaan. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. 00. BAB III. Kepala Daerah juga memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da erah. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Pj berbeda dengan Pelaksana tugas (Plt), Pejabat sementara (Pjs) dan Pelaksana harian (Plh). 2. pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal ini di bidang hukum yang salah satu tugasnya membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) apabila memang Ranperda tersebut dibutuhkan untuk kemudian hasilnya di bawa oleh Kepala Daerah dan dibahas bersama DPRD. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Atau bisa juga disebut perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berada di tingkat propinsi (. menyatakan setiap daerah dipimpin seorang kepala daerah dan di bantu oleh seorang wakil kepala daerah, Tugas yang dimiliki wakil kepala daerah pasca reformasi dari empat Undang-undang Pemerintahan Daerah yang lahir pasca reformasi menegaskan bahwa tugas wakil kepala daerah ialah membantu kepala daerah. Medan Merdeka Selatan No. SUNYOTO, SE, MM NIP. PP No. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya; j. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. adalah tentang pemberhentian kepala daerah. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Menurut Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian, anggota kepolisian dapat menduduki jabatan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala. Pasal 201 Ayat 7 UU 10/2016 menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil. Pasal 34 (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. A. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi layanan pengadaan secara elektronik berbentuk system. Tugas Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut dapat dilaksanakan selama masih menjabat. Tugas Kepala Desa dalam UU Desa diatur dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Blitar, 5. Perangkat daerah. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;Daerah dan Peraturan atau Keputusan kepala Daerah. Kepala BPBD adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Blitar. URAIAN TUGAS KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK. Pengertian Dan Persyaratan Menjadi Wali Kota. Seperti diketahui, PBM Nomor 9 dan 8 termasuk Kementerian/Lembaga yang tidak Tahun 2006 memiliki tiga isu utama, yakni tugas didesentralisasikan, namun Kantor Kementerian kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Agama di daerah dalam perannya memelihara pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB, dan kerukunan umat beragama senantiasa beriringan. Dalam buku Kemitraan dalam Otonomi Daerah (2017) karya Lilik Ekowati, setiap daerah memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah. 3. lembaga teknis Daerah Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. dengan tugas dan fungsinya. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. 6. Sebagaimana diketahui, pemilihan kepala daerah. a. Tugas (Plt) kepala daerah tetap . Diubah dengan : PP No. (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. 000. Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan apakah anggota TNI atau Polri dibolehkan menjadi penjabat Kepala Daerah, perlu diperhatikan aturan tersebut dari UU TNI dan UU Kepolisian. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Berdasarkan susunan, tugas dan fungsi yang satu sama lain berbeda, yang diharapkan adalah terselenggaranya roda pemerintahan yang baik.